1. Landasan hukum diberlakukanya
otonomi daerah adalah …
a. Peraturan daerah
b. UUD 1945 pasal 28
a. Peraturan daerah
b. UUD 1945 pasal 28
c. UU
No. 32 tahun 2004
d.
Aspirasi rakyat
2.Langkah pertama dalam merumuskan
sebuah kebijakan publik adalah …
a. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat
b. Mensosialisasikan kepada masyarakat adanya sebuah kebijakan publik
c. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakkan publik yang sudah dilaksanakan
d. Menganalisa respon dari masyarakat terhadap pemberlakuan sebuah kebijakan publik
a. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat
b. Mensosialisasikan kepada masyarakat adanya sebuah kebijakan publik
c. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakkan publik yang sudah dilaksanakan
d. Menganalisa respon dari masyarakat terhadap pemberlakuan sebuah kebijakan publik
3. Menurut UUD 1945 Pasal 18 ayat (1),
Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan
lain untuk melaksanakan....
a. Otonomi
dan Tugas Pembantuan
b.
Otonomi daerah
c.
Tugas Pembantuan
d.
Tugas Otonomi
4. Perhatikan pernyataan di bawah
ini................
1.evaluasi kebijakan publik
2. perumusan kebijakan publik
3. isu / masalah publik
4. penerapan kebijakan publik
Langkah-langkah perumusan kebijakan
publik yang paling benar adalah........
a. 3,
4, 2, 1
b. 3,
2, 4, 1
c. 3,
4, 1, 2
d. 2,
1, 4, 3
5. Di bawah ini yang tidak
termasuk kewenangan daerah otonom untuk mengatur daerahnya adalah ....
a. Potensi
daerah
b. Pemerataan segala bidang
c. masalah keagamaam
d. kekayaan alam milik daerah
6. Hak wewenang
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai perundang-undangan,
adalah pengertian….
a. Otonomi daerah
b. Daerah otonom
c. Sentralisasi
d. Dekonsentrasi
7. Peraturan
perundang-undangan mengenai pemerintah daerah diatur dalam ….
a.
UU No. 31 tahun
2004
b. UU No. 32 tahun 2004
c. UU No. 33 tahun 2004
d. UU No. 34 tahun 2004
8.
Menurut UUD 1945 pasal 18 ayat (3), pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan
kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui ….
a. pemilihan umum
b.
seleksi masyarakat
c.
pengangkatan
d. partai politik
9.
Setiap kebijakan/peraturan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan dibuat
oleh lembaga yang berwenang disebut ….
a. kebijakan
b.
kepentingan umum
c.
kebijakan pemerint
d. kebijakan public
10.
Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1)
kebijakan publik sesuai aspirasi masyarakat
2)
kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat
3)
masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap wilayahnya
4)
kepentingan kelompok masyarakat terlindungi
5)
pemerintah daerah tidak perlu bersusah payah merumuskan kepentingan masyarakat
Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan arti pentingnya partisipasi
masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah adalah….
a.
2, 4 dan
5
b.
2, 3 dan 4
c.
3, 4 dan
5
d.
1, 2 dan 3
11. Kebijakan publik akan mendapat
dukungan masyarakat apabila pelaksanaannya secara…
a. tegas
b. lancar
c. terhambat
d. tidak ada sanksi
a. tegas
b. lancar
c. terhambat
d. tidak ada sanksi
12. Pelimpahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat
kepada gubernur merupakan bentuk pelaksanaan asas ….
a. dekonsentrasi
b.
desentralisasi
c. otonomi
daerah
d. sentralisasi
13. Penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah
otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan....
a.
desentralisasi
b. tugas
pembantuan
c. dekonsentrasi
d. otonomi
daerah
14. Berikut ini
merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah ....
a. kebiasaan masyarakat daerah
b. undang-undang
c. adat istiadat daerah
d. peraturan daerah
15. Berikut ini
yang bukan
merupakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah ....
a. partisipasi dalam proses perumusan
kebijakan publik
b. partisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan
c. partisipasi dalam mengevaluasi
penyelenggaraan otonomi daerah
d. partisipasi dalam memanfaatkan
fasilitas daerah untuk kepentingan pribadi
16. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah
tertentu berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan NKRI. Diatas merupakan pengertian...
a. Daerah
otonom
b. Wilayah
administratif
c. Otonomi
daerah
d. Instansi
vertikal
17. Wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.
Diatas tadi merupakan pengertian...
a. Instasi
b. Wilayah
administratif
c. Desentralisasi
politik
d. Wilayah
privat
18. Salah satu orientasi pelaksanaan otonomo daerah
adalah...
a. Desentralisasi
b. Dekonsentrasi
c. Peningkatan
kesejahteraan mayarakat
d. Pasar
19. Desentralisasi dibagi menjadi 4, salah satunya
adalah...
a. Desentralisasi
keamanan
b. Desentralisasi
pancasila
c. Desentralisasi
politik
d. A dan B
benar
20. Politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tadi adalah 3
ruang lingkup utama pada...
a. Visi
otonomi daerah
b. Misi
rahasia otonomi daerah
c. Kewajiban
otonomi daerah
d. Black
grand
21. Tujuan otonomi daerah adalah...
a. Pemerataan
b. Keadilan
c. A dan B
benar
d. Asas
otonom
22. Penyelanggara pelaksanaan otonomi daerah adalah..
a. Pemerintah
komunis
b. Pemerintah
daerah
c B dan D
benar
d. Pemerintah
pusat
23. Kebijakan publikn adalah apapun yang pemmerintah
pilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Diatas tadi adalah pengertian
kebijakan publik menurut...
a. Anerson
b. Dye
c. Kartasastika
d. Edwar III
24. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
Diatas merupakan tugas dan weenang DPRD yang diatur dalam
a. UUD 1945
b. Konstitusi
RIS
c. Pasal 44
UU RI No.32 tahun 2004
d. Pasal 18
ayat 1 UUD 1945
25. Fungsi legislasi merupakan fungsi...
a. DPR
b. MPR
c. DPRD
d. MK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
0 komentar:
Posting Komentar